Sarkozy Versus Islam

PARIS (Berita SuaraMedia.com) – Pemimpin Muslim Perancis yang paling terkenal telah meminta jumlah Masjid-masjid di negara tersebut diipatgandakan menjadi 4.000, memicu debat segar pada status sekuler yang didirikan dalam undang-undang Perancis satu abad yang lalu.

Dalil Boubekeur, rektor Masjid Agung Paris dan mantan ketua Dewan Perancis untuk Muslim, meyakini sebuah kenaikan yang tajam untuk peribadatan yang sangat penting untuk memberikan populasi Muslim terbesar di Eropa sebuah kesempatan berdoa dalam kehormatan dan kenyamanan.

Kardiolog kelahiran Algeria tersebut menekankan manfaat sosial dalam mempermudah "tekanan, kejengkelan dan perasaan ketidakadilan" yang dirasakan oleh banyak Muslim Perancis.

"Membuka sebuah Masjid dan Anda menutup sebuah penjara," Dr. Boubakeur mengatakan. Jika ini terlihat seperti sebuah jalan yang penuh warna untuk membenarkan sebuah program mayor pembangunan Masjid, ia dapat menunjuk pada sebuah sekutu yang berkuasa: sang Presiden, Nicolas Sarkozy.

Terdapat juga sebuah manfaat publik untuk membenarkan pendanaan publik terhadap bangunan Masjid, dalam mempertimbangkan kecaman yang sering disertai dengan kemarahan pada penutupan jalan-jalan kota – di daerah-daerah yang kekurangan fasilitas peribadatan – untuk sholat Jum'at.

Perancis diperkirakan memiliki sedikitnya lima juta Muslim diantara sejumlah populasi 63 juta penduduk, dan Islam adalah agama yang paling umum dipraktikkan setelah Katolik Roma.

Kecemburuan Perancis menjaga prinsip-prinsip pemisahan keagamaan dan negara dirancang pada undang-undang 1905. Legislasi tersebut, landasan dasar dari masyarakat sekuler Perancis, dengan tujuan khusus melarang pengakuan secara resmi atau pendanaan negara atas keyakinan apapun.

Dr. Boubakeur berpendapat bahwa prinsip-prinsip sekuler mewakili sebuah "pelindung terhadap kekerasan" namun tidak seharusnya menghambat sebuah respon yang adil pada kebutuhan Islam untuk mengekspresikan dirinya sendiri.

Ia menunjukkan bahwa undang-undang tersebut tidak menghambat Masjid Agung Paris dibangun pada tahun 1922 dengan bantuan keuangan substansial negara yang diberikan dengan restu dari parlemen. Isyaratnya dibuat dalam mengakui Muslim Afrika Utara yang berjuang dan mengorbankan nyawa untuk Perancis dalam Perang Dunia Pertama.

Nabila Ramdani, seorang penulis Perancis dan berlatar belakang akademik Algeria, meyakini bahwa ini akan menjadi sebuah hal yang munafik untuk menolak mendanai pembangunan Masjid.

"Agama yang lain, termasuk Kristen dan Yahudi, semuanya melanggar batas undang-undang tahun 1905, ketika mereka menerima pendanaan dari negara," wanita tersebut mengatakan. "Jadi tidak ada alasan apapun mengapa Muslim tidak seharusnya menikmati jenis pendanaan yang sama, bahkan jika uang tersebut dipenuhi sebagai uang budaya. Mereka seharusnya memiliki kesempatan yang sama seperti agama yang lain."

Dr. Boubaker mengatakan bahwa merupakan hal yang "tidak normal bagi agama kita untuk melakukan doa di jalan-jalan atau di dalam saluran air."

Ia menyadari ketidaknyamanan yang disebabkan di beberapa daerah ketika merencanakan untuk Masjid-Masjid baru termasuk menara Masjid. Namun ketika sebuah menara Masjid di sebuah pedesaan di Perancis mungkin dapat "menancap seperti hidung pada sebuah wajah," ia tidak mendengar apapun kecuali puji-pujian untuk menara Masjid Agung di Paris.

"Orang-orang Perancis tidak lagi rasis dan tidak ada lagi kurangnya sambutan dari pada yang lain," ia mengatakan.

"Tidak ada lagi orang-orang di Eropa yang lebih menyambut Muslim. Namun karena para ekstrimis, orang-orang memiliki sebuah persepsi yang kurang tentang bangunan-bangunan (Masjid) ini.

Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy setuju dengan kebijakan membangun lebih banyak Masjid.

Pada 2004, ketika pria tersebut menjabat sebagai Menteri keuangan, Sarkozy berpendapat dalam sebuah buku yang bertajuk The Republic, Religions, Hope (Republik, Agama, Harapan) untuk sebuah pembaruan dari undang-undang untuk memenuhi tantangan-tantangan modern.

Ia mengatakan bahwa provisi dari sebuah Masjid di setiap kota yang besar akan membantu memerangi ekstrimisme yang didorong oleh pencitraan sendiri, biasanya merupakan imam yang tidak terlatih mengadakan pertemuan para jamaah di ruang bawah tanah menara blok dan garasi.

Sejak menjadi Presiden, Sarkozy telah mempertahankan temanya bahwa sekulerisme "negatif" seharusnya membuat jalan untuk sebuah merek positif. Pada 2008, ketika mengunjungi Riyadh, ia mengelu-elukan Islam sebagai "salah satu dari peradaban yang paling besar dan paling indah yang pernah dikenal di dunia."

Untuk kelompok Perancis seperti Riposte Laique (Respon Sekuler), yang dengan gencar mempertahankan pemisahan Gereja negara, Sarkozy telah mengalahkan semangat undang-undang tahun 1905 dengan mengijinkan kelompok tersebut untuk dihindari.

Sekarang terdapat bermacam-macam cara, dari manfaat pajak sampai menyewakan tanah atau hak milik dengan harga sewa yang sangat rendah, yang mana pundi-pundi publik dapat berkontribusi pada pendanaan Masjid.

Riposte Laique mengklaim bahwa celah-celah dalam undang-undang berarti sebuah Masjid baru untuk Barbès-Rochechouart, senuah perempatan Muslim di pinggiran pusat Paris, akan menerima subsidi sampai €20 juta dari para pembayar pajak.

Hal ini karena pihak otoritas memiliki kebebasan untuk memberikan bantuan langsung bagi kelompok-kelompok Muslim jika bngunan baru dirancang, seperti halnya di Barbès-Rochechouart, sebagai pusat-pusat budaya atau institute Islam, yang memenuhi syarat untuk pendanaan, bahkan jika mereka juga memasukan ruang-ruang untuk berdoa.

Minggu ini, para penentang dari dilusi undang-undang sekuler manapun dibuat bimbang ketika François Fillon menjadi Perdana Mnteri pertama dari Republik Ke-lima (yang diciptakan pada 1958), yang memimpin pada acara peresmian sebuah masjid baru – sebuah bangunan untuk lebih dari 2.500 jamaah di Argenteuil, di pinggiran Paris.