Bupati Ratna Bantah Tolak Program BLT


takut Ancaman Sanksi dari Mendagri
BANYUWANGI-Ancaman Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Mardiyanto untuk menindak kepala daerah yang menolak bantuan langsung tunai (BLT), membuat Bupati Ratna Ani Lestari berubah sikap. Bupati Ratna membantah kalau dirinya menolak program BLT yang dikucurkan pemerintah pusat itu.

Bupati Ratna melalui Kabag Humas Abdul Kadir mengatakan, Pemkab Banyuwangi dan bupati tidak pernah menolak kebijakan BLT. Yang ditolak bupati, kata Kadir, adalah data BLT tahun 2005 digunakan lagi untuk pencairan BLT tahun 2008. "Tidak mungkin bupati menolak program bantuan untuk rakyatnya," ujar Kadir.

Penolakan bupati terhadap data BLT tahun 2005, lanjut Kadir, karena kalau menggunakan data tersebut program BLT tidak akan tepat sasaran sesuai target pemerintah. Agar program BLT itu susuai sasaran, maka BPS harus memverifrikasi ulang data BLT tahun 2005 lalu.

Karena itu, beber Kadir, kalau pencairan BLT tahun ini tetap menggunakan data BLT 2005 maka dengan tegas bupati menolaknya. "Kalau menggunakan BLT tahun 2005 akan menimbulkan masalah besar," katanya.

Karenanya, kata Kadir, sebelum melahirkan masalah besar yang merugikan rakyat dan pemerintah, maka bupati menolak data BLT 2005 untuk digunakan pencairan BLT tahun 2008 ini. "Sekali lagi, bukan program BLT-nya yang ditolak bupati tapi penggunaan data BLT 2005," bantahnya.

Data BLT tahun 2005, ungkap Kadir, sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pencairan BLT tahun 2008. Rentang waktu tiga tahun setelah pencairan BLT tahun 2005, datanya sudah mengalami banyak perubahan. "Mungkin yang dulunya miskin, sekarang sudah kayat. Sebaliknya, dulu mereka kaya sekarang jatuh miskin," tegasnya.

Agar program BLT itu benar-benar dirasakan masyarakat yang berhak menerimanya, kata Kadir, maka data 2005 itu harus direvisi total sesuai kondisi masyarakat saat ini. "Bupati tidak menghendaki bantuan itu jatuh kepada masyarakat yang tidak berhak menerima," cetusnya.

Kadir menambahkan, kalau data BLT 2005 sudah dilakukan revisi, maka tidak ada alasan bagi pemkab dan bupati untuk menolak pelaksanaan program itu. "Kita ingin program BLT terlaksana secara ideal," tambahnya.